DPR Setujui Anggaran Kemenko Perekonomian Rp 664 Miliar di 2027

Gudang Tekno – 22 Juni 2026 | Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan berbagai program prioritas nasional di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memastikan dukungan anggaran yang memadai bagi kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan optimal.

Dalam Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk Tahun Anggaran 2027 resmi disetujui sebesar Rp 664 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasinya kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap usulan anggaran tersebut.

Rapat Kerja Rencana Kerja dan Anggaran

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Dalam forum itu, DPR menyetujui pagu anggaran beserta usulan tambahan bagi tujuh kementerian koordinator untuk Tahun Anggaran 2027.

Menurut Airlangga, dukungan anggaran tersebut akan menjadi modal penting bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional serta mengawal berbagai program strategis pemerintah yang bertujuan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Anggaran Kemenko Perekonomian

Airlangga menegaskan anggaran yang telah disetujui DPR akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kemenko Perekonomian sepanjang Tahun Anggaran 2027.

Melalui dukungan anggaran sebesar Rp 664 miliar tersebut, Kemenko Perekonomian akan terus mengawal agenda transformasi ekonomi nasional yang menjadi fokus pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Transformasi tersebut mencakup berbagai upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi guna mendukung target Indonesia Maju.

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, membuka rapat dengan menyatakan bahwa forum telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 60 dari 104 anggota yang mewakili delapan fraksi.

Pagu anggaran untuk masing-masing Kemenko adalah Kemenko Perekonomian sebesar Rp664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kemenko Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kemenko Pangan Rp509,3 miliar, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah juga menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Banggar DPR RI pada Rabu (17/6), setelah Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

APBN 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan investasi swasta.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.

Pemerintah juga berencana melanjutkan deregulasi dan penyederhanaan perizinan guna memperkuat iklim investasi.

Pagu indikatif anggaran untuk masing-masing Kemenko berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga defisit anggaran.

Badan Anggaran DPR RI menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator dalam RAPBN 2027 di Jakarta pada 22 Juni 2026.

Kesepakatan tersebut mencakup penetapan asumsi makro ekonomi nasional, target lifting migas, serta proyeksi defisit anggaran tahun 2027.

Banggar DPR RI juga menyetujui potensi tambahan anggaran bagi para menteri koordinator demi meningkatkan efisiensi proses birokrasi pemerintahan.

Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini.

Para menteri koordinator mengikuti rapat pembahasan pagu anggaran 2027 bersama Banggar DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Tujuh Kemenko yang disetujui pagu anggarannya adalah Kemenko Perekonomian, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Politik dan Keamanan, Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Persetujuan tersebut langsung diberikan saat Ketua Banggar DPR RI membuka rapat kerja bersama para menteri koordinator Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Besaran pagu anggaran tujuh Kemenko yang dipaparkan oleh Said adalah Kemenko Perekonomian Rp664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar.

Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027.

Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam rapat Banggar DPR RI pada Rabu (17/6), setelah Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah.

APBN 2027 akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi katalis bagi peningkatan investasi swasta.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan diarahkan untuk mempercepat investasi produktif pada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi.