13 Rumah Dinas di Surabaya Dikuasai Purnawirawan, TNI Lakukan Penertiban Tegas

Gudang Tekno – 04 Mei 2026 | Senin pagi, tim gabungan Denma Mabes TNI tiba di kawasan perumahan militer di Surabaya untuk menertibkan 13 rumah dinas yang selama ini dihuni oleh purnawirawan dan ahli warisnya. Suasana terasa tegang namun personel terlihat berusaha menjaga komunikasi yang bersahabat dengan penghuni. Sejumlah unit sudah dipasang papan peringatan sejak awal April, namun sebagian besar penghuni menolak pindah, mengklaim hak waris yang belum terselesaikan.

Penertiban Dijalankan secara Humanis

Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan, proses pengosongan rumah dinas harus melalui tahapan persuasif. Tim penertiban menyampaikan surat peringatan, memberikan tenggat waktu, dan menyiapkan alternatif hunian sementara bagi yang benar‑benar membutuhkan. “Kami tidak sekadar menutup pintu, melainkan memastikan hak semua pihak dipertimbangkan secara adil,” ujar Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam konferensi pers di lapangan.

Langkah‑langkah tersebut meliputi:

• Survei kepemilikan dan status kependudukan tiap rumah.
• Penyuluhan tentang peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bagi personel TNI.
• Penyediaan bantuan relokasi sementara di fasilitas militer lain.
• Penandatanganan perjanjian serah terima yang mencakup jaminan kompensasi bila diperlukan.

Tim juga menyiapkan unit mobilitas untuk mengangkut barang pribadi penghuni, sehingga proses tidak berlarut‑lurus. Selama dua hari pertama, enam rumah berhasil dikosongkan tanpa insiden, sementara lima rumah lainnya masih dalam proses negosiasi.

Harapan untuk Personel Aktif

Penertiban ini sekaligus menanggapi keluhan lama dari prajurit aktif yang menunggu alokasi rumah dinas. Sebagian besar rumah di Surabaya masih kosong atau ditempati oleh orang yang tidak lagi berhak, sehingga menurunkan efisiensi penggunaan aset militer. Dengan menata kembali 13 rumah dinas, diharapkan alokasi dapat lebih tepat sasaran, mendukung kesiapan tugas, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan aset negara.

Komandan daerah TNI Angkatan Darat Surabaya menambahkan, penataan hunian militer merupakan bagian dari upaya modernisasi internal. “Kami ingin memastikan bahwa setiap prajurit yang sedang bertugas mendapatkan fasilitas yang layak, sementara aset negara tidak disalahgunakan,” ungkapnya sambil meninjau daftar rumah yang akan dialokasikan kembali.

Beberapa purnawirawan yang masih menolak pengosongan mengaku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, pihak TNI menegaskan bahwa keputusan penertiban telah sesuai dengan peraturan perundang‑undangan, termasuk Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengelolaan Rumah Negara.

Sementara itu, warga sekitar mengamati proses dengan rasa campur aduk. Ada yang mengapresiasi langkah pemerintah dalam menata kembali aset publik, namun ada pula yang khawatir akan dampak sosial bagi keluarga purnawirawan yang kehilangan tempat tinggal secara mendadak. Dialog terus berlanjut antara pihak militer, lembaga sosial, dan perwakilan warga.

Dengan selesainya penertiban 13 rumah dinas di Surabaya, mata publik kini menanti langkah selanjutnya pada skala nasional. Pengosongan serupa sudah berlangsung di Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lain, menandakan komitmen berkelanjutan TNI dalam menegakkan aturan kepemilikan properti militer.

Apakah proses ini akan menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola aset negara secara transparan? Waktu akan memberi jawabannya, namun upaya hari ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk menata kembali sumber daya yang selama ini menjadi sorotan publik.