Dony Oskaria Ungkap Rencana Bebas Pajak BUMN dalam Konsolidasi, Pemerintah Siapkan Insentif

Gudang Tekno – 07 Mei 2026 | Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), muncul di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu 6 Mei 2026 untuk menjelaskan skema bebas pajak BUMN yang akan mengiringi proses konsolidasi perusahaan negara. Ia menegaskan bahwa insentif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menata kembali struktur BUMN agar lebih efisien dan kompetitif.

Kebijakan Bebas Pajak

Menurut Oskaria, keringanan pajak akan berlaku khusus untuk transaksi korporasi, meliputi merger, likuidasi, serta pengalihan usaha antar‑BUMN. “Semua aksi korporasi yang melibatkan entitas BUMN akan mendapat fasilitas pajak, karena ini bersifat inter‑company,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pajak atas kegiatan operasional rutin dan tunggakan masa lalu tetap harus dipenuhi.

• Merger dan akuisisi antar BUMN
• Likuidasi perusahaan yang akan dihapuskan
• Pengalihan aset atau unit usaha antar BUMN

Rencana tersebut telah memperoleh restu dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai kebijakan ini dapat mempercepat perampingan BUMN dari lebih seribu entitas menjadi sekitar 250 unit.

Progres Konsolidasi Danantara

Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Danantara—unit khusus yang memfasilitasi konsolidasi—menetapkan bulan Mei sebagai periode krusial untuk menyelesaikan merger seluruh aset manajemen BUMN. Oskaria menyampaikan bahwa proses penataan kembali Dana Reksa serta pengembalian Danareksa menjadi manajer investasi dijadwalkan selesai pada akhir bulan.

Selama setahun terakhir, Danantara berhasil melikuidasi 167 perusahaan negara, langkah yang diharapkan tidak menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Fokus utama tetap pada efisiensi proses bisnis, bukan pada pemotongan tenaga kerja, sehingga kesejahteraan karyawan tetap terjaga.

Pertemuan Oskaria dengan wakil ketua DPR Gerindra, Andre Rosiade, pada 5‑6 Mei menambah dimensi lain pada agenda BUMN. Kedua pejabat membahas progres pembangunan Tol Sicincin‑Bukittinggi, proyek strategis yang juga dikelola oleh BUMN melalui Hutama Karya. “Kami memastikan koordinasi lintas pihak berjalan optimal agar proyek ini selesai tepat waktu,” kata Oskaria, menegaskan bahwa keberhasilan infrastruktur juga menjadi indikator keberhasilan konsolidasi.

Para pemangku kepentingan menilai bahwa kebijakan bebas pajak BUMN dapat menurunkan beban fiskal pada transaksi besar, sehingga mempercepat realisasi sinergi biaya dan pendapatan. Di samping itu, keringanan ini diharapkan menarik lebih banyak investasi swasta untuk berkolaborasi dengan entitas BUMN yang kini lebih ramping.

Dengan dukungan penuh kementerian, BUMN diharapkan dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang sehat secara finansial dan operasional. Oskaria menutup pertemuan dengan menyatakan optimismenya: “Jika proses konsolidasi berjalan sesuai jadwal, BUMN akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tangguh.”