Komisi Reformasi Polri Dinilai Tak Berfungsi, UU Polri Baru Mengabaikan Rekomendasi

Gudang Tekno – 15 Juni 2026 | Revisi Undang-Undang Polri yang baru saja disahkan DPR mendapat kecaman dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang menyatakan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh ingin mereformasi Polri.

Menurut Mahfud, revisi UU Polri mengabaikan sejumlah rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia bahkan menyebut bahwa komisi tersebut hanya sekadar formalitas dan tidak menghasilkan perubahan substantif bagi institusi kepolisian.

Proses Revisi UU Polri

Proses revisi UU Polri dinilai terlalu terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa revisi UU Polri tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi institusi kepolisian.

Boni Hargens, analis politik, menyatakan bahwa penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam revisi UU Polri adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan pengawasan sipil terhadap kinerja Polri. Namun, ia juga menyebut bahwa penguatan Kompolnas harus diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kemandirian lembaga tersebut.

Reaksi dari Pihak Polri

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa revisi UU Polri adalah langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme dan transparansi Polri. Ia juga menyebut bahwa penguatan Kompolnas akan membantu meningkatkan akuntabilitas Polri dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Namun, beberapa pihak masih menyatakan kekhawatiran bahwa revisi UU Polri tidak akan membawa perubahan yang signifikan bagi institusi kepolisian. Mereka menyebut bahwa perubahan yang lebih fundamental diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Polri.