Pemerintah Siap Tambah Papan Pintar di Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Gudang Tekno – 30 Juni 2026 | Pemerintah berencana menambah hingga 3 papan pintar per sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu poin penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang telah disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah.

Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, program revitalisasi sekolah bertujuan menciptakan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat pencapaian Wajib Belajar selama 13 tahun melalui penguatan berbagai program bantuan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengatakan bahwa pemerintah sedang mengupayakan desain besar pemenuhan guru nasional terintegrasi. Skema yang disiapkan mulai dari pendidikan calon guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG), sertifikasi, pengembangan kompetensi, hingga perencanaan kebutuhan guru nasional.

Di samping itu, pemerintah juga berencana untuk menghapus biaya pendidikan di sekolah swasta sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mengharuskan adanya skema pembebasan biaya pendidikan dasar.

Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Pemerintah berkomitmen untuk memastikan alokasi sebesar 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk mempercepat pencapaian Wajib Belajar selama 13 tahun melalui penguatan berbagai program bantuan pendidikan.

Yayasan Pendidikan Kader Bangsa Indonesia (YPKBI) bersama Amazon Web Services (AWS) juga menggelar pelatihan gratis mengenai komputasi awan dan AI generatif untuk para guru di sekolah-sekolah binaan YPKBI. Program ini bertujuan untuk memperkuat literasi digital di sekolah dan mencetak talenta digital di masa depan.

Tantangan dalam Implementasi

Anggota Komisi XI DPR, Said Abdullah, menyoroti kendala yang masih terjadi dalam implementasi sistem Coretax. Selain itu, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan integritas pelaksanaan program revitalisasi agar tidak disalahgunakan.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, berpandangan bahwa problem utama pendidikan di Indonesia terletak pada tata kelola pendidikan yang semakin terfragmentasi karena kewenangan tersebar di berbagai kementerian dan lembaga.

Pemerintah perlu mengevaluasi terlebih dahulu berbagai program pendidikan yang kini berjalan dengan pengelolaan berbeda-beda sebelum membentuk institusi baru untuk menyinkronkan arah pendidikan nasional.