Pemprov Kaltim Pertahankan Anggaran Laundry Rp450 Juta Meski Banjir Kritik

Gudang Tekno – 22 Juni 2026 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) masih mempertahankan anggaran laundry sebesar Rp450 juta meski mendapat banyak kritik. Anggaran ini merupakan bagian dari kegiatan padat yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim, Rozani Erawadi, industri tambang di Kaltim mulai lesu. Hal ini ditandai dengan adanya pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan karena kondisi operasional yang belum stabil.

Industri Tambang Lesu

Rozani menjelaskan bahwa status pekerja yang dirumahkan berbeda dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan masih berlangsung, sehingga perusahaan masih memiliki peluang memanggil kembali pekerjanya apabila situasi usaha membaik.

Berdasarkan data, jumlah pekerja tambang di Kaltim yang mengalami PHK sekitar 500 orang. Sementara itu, Pemprov Kaltim juga menghadapi kritik atas pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur sekitar Rp25 miliar.

Kritik dan Sorotan

Rapat paripurna yang digelar untuk membahas hak angket terkait kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur gagal dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat kuorum. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Immanuel, mengatakan bahwa kelanjutan atas agenda tersebut masih menunggu pembahasan Badan Musyawarah (Banmus).

Di sisi lain, Pemprov Kaltim masih mempertahankan anggaran laundry sebesar Rp450 juta. Hal ini menimbulkan banyak kritik dari masyarakat, karena dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat.

Menurut analisis, keputusan Pemprov Kaltim untuk mempertahankan anggaran laundry ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan untuk menjaga citra dan reputasi, serta keinginan untuk mempertahankan kegiatan yang sudah berjalan.

Namun, perlu diingat bahwa keputusan ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas masyarakat, serta harus transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran.