Program Makan Bergizi Gratis: Tantangan dan Harapan

Gudang Tekno – 15 Juli 2026 | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Namun, pelaksanaan program ini tidaklah mudah. Berbagai tantangan telah dihadapi, mulai dari kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, hingga kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa pelaksanaan MBG masih memerlukan perbaikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan dan berkomitmen untuk memperketat pengawasan pelaksanaan program ini. Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan juga tengah menghitung besaran efisiensi anggaran yang akan dilakukan untuk program MBG.

Tantangan di Lapangan

Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Jawa Timur menyatakan bahwa program MBG telah berjalan pada hari pertama sekolah, namun masih ada siswa baru yang belum mendapat MBG. Hal ini disebabkan oleh data siswa baru yang belum diinput sekolah untuk disetorkan ke SPPG. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, memastikan semua SPPG yang melayani MBG di sekolah telah beroperasi, tetapi untuk yang di-suspend, ia menyerahkan sepenuhnya ke Badan Gizi Nasional (BGN).

Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menolak permohonan status justice collaborator (JC) dari mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG. Penolakan ini didasarkan pada hasil penilaian yang menunjukkan bahwa Sony tidak memenuhi persyaratan sebagai justice collaborator.

Upaya Pemerintah

Pemerintah berencana memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan MBG, terutama dalam hal penggunaan anggaran negara. Kementerian Keuangan melalui jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan mengawasi pelaksanaan program ini di seluruh daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong SPPG untuk memperkuat rantai pasok pangan melalui pemberdayaan pelaku ekonomi lokal.

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI juga telah menghentikan kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan Program MBG yang bermasalah. Instruksi ini diberikan untuk mencegah potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Data yang telah terkumpul akan dimanfaatkan untuk mendukung proses penyidikan perkara yang sedang ditangani Kejaksaan Agung.